Sinergi untuk Mencegah Pernikahan Anak di Bawah Umur

Maraknya berita pernikahan di bawah umur semakin memprihatinkan masyarakat. Dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa usia pernikahan minimal adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Sementara seperti yang kita tahu praktek pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi terutama di daerah - daerah bahkan sebagian menganggap bahwa menikahkan anak secepat mungkin dapat mengurangi beban terutama ekonomi.

Untuk itu dalam dalam rangka Hari Anak Sedunia, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jawa Pos menggelar Dialog Publik dengan tema Perkawinan Anak, Pencegahan dan Dampak yang digelar di Hotel Vasa Surabaya tanggal 22 November 2018. Acara ini di hadiri oleh Istri Wakil Gubernur Jawa Timur, Ibu Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf, Plt Deputi Partisipasi Masyarakat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Ir. Agustina Erni M.Sc, Ketua Fatayat NU Jatim, Ibu Hikmah Bafaqih dan Psikolog Universitas Surabaya dan Ketua Savy Amira WCC, Siti Yunia Mazdafiah juga turut dihadiri oleh para komunitas perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan aktivis pemerhati perempuan dan anak di Jawa Timur.  





Membuka acara tersebut Ibu Fatma menjelaskan bahwa pernikahan anak di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi, rendahnya informasi, kemiskinan yang menyebabkan anak tidak dapat meneruskan sekolah, juga budaya dan tradisi perjodohan yang terjadi di beberapa daerah tertentu.


Hal tersebut tentu saja membawa dampak yang tidak baik, diantaranya anak terpaksa putus sekolah, dan tidak siap menjadi orang tua sehingga akan mengakibatkan anak terlantar. Lebih lanjut pernikahan di bawah umur akan berdampak instabilitas Rumah Tangga, KDRT, dan berpotensi timbulnya perceraian dan perselingkuhan serta munculnya siklus kemiskinan baru hingga meningkatnya kasus aborsi.

Ibu Agustina Erni menambahkan untuk mencegah semakin maraknya pernikahan anak di bawah umur dibutuhkan sinergi dari beberapa pihak untuk melakukan perubahan dalam perilaku anak dan orang tua. Tidak hanya satu orang atau satu lembaga saja, solusi ini membutuhkan kerjasama multi disiplin dan multi sektor terutama kemitraan dengan media jaringan perlindungan anak.

Dan bukan saja tugas perempuan tapi peran kaum laki-laki cukup besar dalam mendukung perlindungan wanita dan anak-anak. (dw)



No comments:

Post a Comment